Dalam rangka mempercepat implementasi Reformasi Birokrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat secara resmi menyampaikan laporan eksklusif kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Laporan ini menjadi bukti nyata komitmen Kemenkumham Jabar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Laporan tersebut memuat berbagai capaian strategis yang telah dilakukan Kanwil Kemenkumham Jabar, termasuk inovasi dalam sistem administrasi, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan kualitas layanan hukum dan HAM di wilayah Jawa Barat. Selain itu, evaluasi terhadap hambatan yang masih dihadapi dalam penerapan reformasi birokrasi juga menjadi bagian penting dalam penyusunan laporan ini.

Kakanwil Kemenkumham Jabar, Masjuno, menegaskan bahwa akselerasi reformasi birokrasi bukan hanya tentang perubahan sistem, tetapi juga transformasi budaya kerja yang lebih adaptif, profesional, dan berintegritas. “Kami terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan agar masyarakat merasakan manfaat nyata dari reformasi birokrasi ini,” ujar Masjuno.

Menteri Hukum dan HAM RI menyambut baik laporan ini dan menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam memastikan bahwa reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan arah kebijakan nasional. Dengan semangat perubahan dan inovasi, diharapkan Kemenkumham Jabar dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat.

Langkah ini semakin menegaskan komitmen Kemenkumham Jabar dalam mewujudkan birokrasi yang semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif), sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun institusi yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.